DUNIA PAJAK.com

Bagi rekan-rekan Wajib pajak yang sudah terbiasa lapor SPT atau surat lainnya ke KPP, tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya BPS ( Bukti Penerimaan Surat ). BPS adalah bukti tanda terima surat/ SPT yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Direktorat Jenderal pajak. BPS biasanya berwarna kuning dan putih dan berukuran kurang lebih 15cm X 20 cm.

Jika ternyata rekan-rekan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT-nya mendapati BPS yang salah, maka segeralah untuk minta BPS pengganti kepada petugas TPT. Sebagai ilustrasi terdapat kesalahan masa pajak di BPS; Anda melaporkan SPT PPN untuk masa pajak Maret 2012 dengan status Kurang Bayar. Tetapi petugas TPT memberi tanda terima ( BPS ) yang telah di print untuk masa pajak Januari 2012. Apabila kejadian sepeti ini terjadi pada rekan-rekan Wajib Pajak, solusinya adalah minta BPS pengganti, sehingga BPS Anda menjadi benar ( dalam hal ini menjadi masa pajak Maret 2012 ).

Account Representative/ AR berkunjung ke Wajib Pajak. Bagi sebagian Wajib Pajak kegiatan AR tersebut mungkin sudah pernah dijumpai di lokasi usaha ataupun di domisili Wajib Pajak, sehingga sudah tahu maksud dan tujuan visit tersebut. Tetapi bagi yang belum pernah divisit, jangan merasa risih apalagi takut untuk dilakukan visit oleh AR karena pada dasarnya AR akan membantu Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Maret 2012 ini masyarakat wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan alias SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengingatkan masyarakat untuk mengisi SPT apa adanya tanpa mengurangi data-data terutama terkait harta pribadi.

Demikian disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dedi Rudaedi ketika berbincang dengan detikFinance di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

"Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), batas waktu penyampaian SPT Tahunan pada umumnya adalah 3 bulan setelah tutup tahun yakni pada 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi serta paling lambat 4 bulan setelahnya atau 30 April bagi wajib pajak badan," kata Dedi.

Dijelaskan Dedi, terdapat ketentuan bagi wajib pajak dalam pelaporan SPT tersebut terutama sanksi yang diberikan ketika terdapat kesalahan dalam penyampaian SPT. Apabila SPT tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan maka akan terkena denda.

Beberapa waktu lalu DItjen Pajak menerbitkan aturan baru mengenai registrasi ulang PKP ( Pengusaha Kena Pajak ) melalui PER-05/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012. Langkah Ditjend Pajak ini bisa dipahami karena banyaknya PKP dengan status Non Efektif atau bahkan PKP yang membuat faktur pajak fiktif. Inti dari peraturan ini adalah bahwa Ditjen Pajak akan melakukan verifikasi ulang status PKP antara bulan Februari- 31 Agustus 2012  jika PKP memenuhi salah satu unsur di bawah ini.

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pengenaan pajak bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) ditujukan dalam rangka proses pembelajaran.

"Ini lebih untuk memberikan edukasi, mendorong pengusaha kecil bahwa ada kewajiban kenegaraan, jadi kalau nanti mereka jadi besar ada kewajiban yang harus ditunaikan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dedi Rudaedi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, aturan baru itu akan memberikan kemudahan dan keringanan pajak bagi para pengusaha UKM karena sebelumnya beban pajak untuk UKM adalah 25 persen dari laba yang diperoleh.

"Kalau punya segitu maka akan diberikan insentif tadinya 25 persen dari laba, sekarang lebih rendah hanya 14 persen dari omzet," ujarnya.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) segera dikenakan pajak penghasilan (PPh). Dalam waktu dekat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menetapkan PPh bagi semua jenis UKM, termasuk yang beromset di bawah Rp 300 juta. “UKM beromset di bawah Rp 300 juta hanya dikenakan PPh sebesar 0,5 persen,” demikian dikatakan Dedi Rudaedi, direktur P2 Humas Ditjen Pajak, di Jakarta, kemarin.

Sementara untuk UKM dengan omset Rp 300 juta hingga Rp 4,8 miliar dikenakan PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), masing-masing 1 persen.

“Kami masih mengkaji semua ini. Tapi yang jelas kita melihat dari sisi omsetnya,” ujarnya.

Atruan baru ini setidaknya akan lebih memberikan kemudahan bagi pengusaha UKM. Pasalnya, aturan sebelumnya mewajibkan UKM harus membayar pajak sebesar 25 persen dari laba yang diperoleh.

Apabila mendapat STP ataupun SKPKB, entah itu dari hasil pemeriksaan atau penelitian, Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi. Sebagai contoh Wajib Pajak mendapat Surat Tagihan Pajak ( STP ) PPh Pasal 25 dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok Pajak            : Rp 5.000.000,-

- Sanksi Administrasi  : Rp    400.000,- ( Atas hal ini bisa diajukan permohonan penghaspusan )

- Jumlah                   : Rp 5.400.000,-

DASAR HUKUM PENGHAPUSAN/ PENGURANGAN SANKSI :

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2012 ini Ditjen Pajak juga menyediakan fasilitas/ sarana untuk menyampaikan SPT Tahunan yang disebut dengan "DROPBOX". Dropbox memungkin Anda untuk menyampaikan SPT tahunan baik SPT Tahunan Orang Pribadi maupun SPT tahunan PPh Badan di lokasi terdekat tanpa harus datang sendiri ke KPP tempat terdaftar.

Dropbox dapat dijumpai di tempat-tempat seperti:

• Mal-mal/ Pusat Perbelenjaan;
• Mobil Pajak;
• Pusat Bisnis;
• Lokasi Pemberi Kerja;
• KPP

Bagi Wajib Pajak, terdapat perbedaan DROPBOX tahun 2012 ini dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu DROPBOX tahun 2012 ini tidak bisa menerima jenis SPT :

1. SPT Lebih Bayar;
2. SPT Pembetulan; dan
3. SPT Selain SPT tahunan tahun pajak 2011.

Apabila status SPT Anda adalah seperti 3 kriteria di atas, maka SPT harus disampaikan sendiri ke KPP tempat terdaftar ( tidak bisa menggunakan fasilitas Dropbox )